Ungkap Sisi Baik Praja Sulut, SAKSI: Jurgen Paat Tidak Melakukan Kekerasan

by -91 views

JAKARTA, JP- Sidang lanjutan gugatan Praja IPDN Jurgen Paat asal Sulawesi Utara yang menggugat Rektor IPDN Jatinangor yang memberhentikannya bersama 5 Praja lainnya yang dituduh telah melakukan kekerasan fisik terhadap Praja yuniornya, kembali digelar di PTUN Bandung, Kamis (29/04/2021), dengan agenda sidang pembuktian.

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., SH., MH., selaku ketua bersama dua anggota Majelis yakni Faizal Zad, SH. MH., dan Hari Sunaryo, SH. didampingi Panitera Satya Nugraha, SH. menggunakan sistim online melalui aplikasi zoom yang telah disepakati para pihak.

Demikian rilis dari Sofyan Yosadi SH., selaku Kuasa Hukum Penggugat Jurgen Paat kepada jejakpublik.com, Sabtu (01/05/2021)

Disebutkan Sofyan, dalam sidang tersebut dirinya menghadirkan seorang saksi Praja IPDN Jatinangor Jurian Karel Kristian Runtulalo, yang juga diberhentikan yakni Jurian Karel Kristian Runtulalo. Sebelum bersaksi, Jurian Runtulalo mengucapkan sumpah menurut keyakinannya agama Kristen Protestan dengan didampingi Pendeta Steven Manengkei, MTh.

“Berbeda dengan Jurgen Paat yang menggugat Rektor, Jurian tidak melakukannya, tapi kehadirannya sebagai saksi diyakini sangat membantu proses hukum ini, membuka tabir kebenaran dengan terang berderang,” ujarnya.

Dalam kesaksiannya, lanjut Sofyan, Jurian Runtulalo menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan dari kuasa hukum Penggugat dan Majelis Hakim PTUN Bandung serta kuasa hukum Tergugat.

Saksi menerangkan bahwa proses pemberhentian yang dilakukan pihak IPDN Jatinangor pada tanggal 19 November 2020 berjalan cepat dan dia bersama ketiga Praja lain diperiksa satu ruangan kemudian dirinya diganti oleh Jurgen Paat yang diperiksa terakhir pada jam 18.45 WIB saat jam makan malam.

Selesai Jurgen diperiksa, lanjut saksi, sekitar pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam, keenam Praja ini dibawa ke lapangan kampus dan diadakan upacara pemberhentian, lalu mereka dibawa ke Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sulut di Jakarta.

“Dalam keterangan saksi tersebut terungkap bahwa keenam Praja ini sudah dihadirkan sejak jam 8 pagi kemudian diminta menuliskan kronologis dan pernyataan. Tapi baru mulai sore hari sampai pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam baru dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jurgen Paat adalah Praja terakhir yang diperiksa dan selesai di BAP kemudian tanda tangan. Barulah diadakan upacara pemberhentian,” ungkapnya.

Sementara, menurut Sofyan, fakta lain yang terungkap pada persidangan sebelumnya (Kamis, 22 April 2021, red) setelah ia diberikan kesempatan membaca dokumen bukti surat pihak tergugat Rektor IPDN Jatinangor, dalam dokumen berita acara Notulen dan rekomendasi rapat komisi disiplin membahas 7 orang Praja bermasalah, terjadi pada pukul 16.00-17.30 WIB.

Kemudian, kata Sofyan, dilanjutkan dengan rapat pimpinan dalam rangka penjatuhan hukuman Praja bermasalah yang dipimpin Rektor IPDN terjadi pada pukul 18.00 WIB hingga pukul 18.45 WIB. Dalam dokumen rapat penjatuhan hukuman tersebut didasari oleh BAP masing-masing Praja termasuk Jurgen Paat.

“Anehnya menurut pengakuan Jurgen Paat yang dikuatkan oleh saksi Jurian Runtulalo bahwa mereka baru diperiksa dan dibuatkan serta menandatangani BAP pada malam hari. Jurian selesai diperiksa dan tanda tangan BAP pada pukul 18.45 WIB saat jadwal makan malam bagi seluruh Praja. Kemudian Jurgen Paat diperiksa saat itu kemudian selesai dan tanda tangan BAP pada pukul 20.00 WIB,” tuturnya.

Diungkapkan Sofyan, menurut dokumen dari IPDN Jatinangor, Jurgen Paat diperiksa dan dibuatkan BAP dan menandatanganinya pada pukul 14.00 WIB.

“Faktanya, Jurgen Paat diperiksa pada malam hari dan selesai pada pukul 20.00 WIB. Setelah tanda tangan BAP kemudian dibawa ke lapangan kampus IPDN Jatinangor untuk diadakan upacara Pemberhentian,” bebernya.

Proses ini, dikatakan Sofyan, membuktikan bahwa para Praja ini sudah diberhentikan sebelum mereka diperiksa dan tanda tangan BAP.

“Proses pemberhentian ini jelas cacat hukum. Bertentangan dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 63 tahun 2015 tentang Pedoman tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1287). Bahwa proses pemberhentian seharusnya mengacu kepada Peraturan Menteri tersebut. Bahwa setelah dibuatkan BAP kepada Praja yang diduga melakukan pelanggaran berat akan diikuti berbagai tahapan yang panjang dan bukan sebaliknya. Maka jelas proses pemberhentian tersebut cacat hukum, maladministrasi dan bentuk arogansi dari sebuah lembaga yang akan mencetak para calon birokrat,” jelasnya.

Fakta lainnya dari kesaksian saksi Jurian Runtulalo, lanjut Sofyan, adalah saksi mengaku mengenal dengan baik Jurgen Paat yang kebetulan berasal dari daerah yang sama yakni kota Tomohon.

“Menurut saksi, Jurgen Paat adalah Praja yang baik, anak dari seorang Pendeta dan Ibunya seorang Guru. Jurgen Paat aktif dalam berbagai kegiatan ekstra kurikuler baik dalam Majelis Gereja di IPDN, kepramukaan, Praja berprestasi yang mendapatkan banyak penghargaan bahkan beberapa kali menjadi peserta pertukaran pemuda pelajar keluar negeri mewakili IPDN Jatinangor,” ucapnya..

Lagi menurut Sofyan, saksi juga mengatakan bahwa dari berbagai diskusi dan sepengetahuannya, Jurgen Paat tidak melakukan kekerasan terhadap Praja lainnya.

“Hal ini sesuai dokumen bukti surat dengan kuasa hukum Penggugat yang menyertakan tiga surat pernyataan diatas meterai dari Praja yang dianggap sebagai korban. Mereka menyatakan bahwa Jurgen Paat tidak melakukan kekerasan fisik dan berkeberatan saat tahu Jurgen Paat juga diberhentikan,” tandasnya.

Sidang akan dilanjutkan pada Hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, dengan agenda pembuktian yakni memasukkan bukti tambahan dan sebagai penggugat maka saya akan menghadirkan saksi ahli.

“Saya optimis dan tentu saja berharap, Majelis Hakim akan menerima gugatan kami. Jurgen Paat tidak bersalah, tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Praja lainnya. Proses pemberhentian jelas cacat hukum, melanggar peraturan Menteri Dalam Negeri dan sejumlah regulasi lainnya. Maka, selayaknya Jurgen Paat diterima kembali sebagai Praja IPDN Jatinangor dan dipulihkan nama baiknya,” tandasnya.

Sofyan yang menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP PERADI Pergerakan
(Persaudaraan Penasehat Hukum Indonesia) ini menambahkan, peristiwa ini juga sebagai introspeksi untuk semua.

“Kami sepakat bahwa tidak boleh lagi ada kekerasan fisik dalam bentuk apapun di kampus IPDN. Namun, jika tidak ada kekerasan apapun terutama yang dituduhkan kepada Jurgen Paat maka IPDN wajib mengakui kekeliruannya. Adagium hukum yang sangat relevan bagi kasus yang menimpa Praja Jurgen Ernest Paat adalah ‘lebih Baik melepaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah’. Dan klien kami Jurgen Paat tidak bersalah,” pungkasnya

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments