Kejati Sulut Kejar Dugaan Korupsi Lahan SDS

by -56 views

METRO, Bitung- Pengusutan kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan Stadion Duasudara (SDS) terus diseriusi Kejati Sulut. Hal itu wajar mengingat potensi kerugian negara dalam kasus ini terbilang besar, yakni Rp 5,1 miliar.

“Iya, masih penyelidikan,” ujar Theodorus Rumampuk selaku Kasi Penkum Kejati Sulut, Minggu (23/05) kemarin.

Pemkot Bitung membeli lahan itu tahun 2020 lalu. Mantan Gubernur Sulut yang belum lama meninggal dunia, almarhum SH Sarundajang, jadi pihak yang menjual lahan ini. Nilai jualnya sebesar Rp 10,2 miliar, namun yang dibayar Pemkot Bitung baru separuhnya.

Theodorus sejatinya belum mau bicara banyak soal kasus itu. Ia beralasan pengusutan masih dalam tahap penyelidikan. Kondisi itu kata dia, mengharuskan pihaknya tidak mengumbar banyak hal ke ranah publik.

“Karena masih lidik jadi agak tertutup. Beda kalau sudah sidik, itu bisa disampaikan ke publik,” tuturnya.

Namun demikian, ia menegaskan keseriusan Kejati Sulut mengungkap kasus dimaksud. Ia memastikan pengusutan berjalan profesional dan tanpa pandang bulu.

Theodorus pun membenarkan pada Jumat (21/05) lalu pihaknya turun langsung ke lahan tersebut. Mereka melakukan pengukuran bersama petugas dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN Bitung. Nah, menurut dia, pengukuran dimaksud jadi bagian dari penyelidikan.

“Iya, bagian dari penyelidikan. Itu bukti keseriusan kami mengungkap kasus ini. Tapi sekali lagi mohon maaf, belum bisa bicara banyak soal ini. Tunggu saja perkembangannya,” kata dia.

Saat pengukuran berlangsung beberapa pihak yang punya kaitan dengan lahan Stadion Duasudara tampak hadir. Mereka ialah mantan Bupati Minsel yang juga mantan Sekretaris Daerah Bitung, Ramoy Markus Luntungan, serta perwakilan keluarga pemilik awal lahan itu, Ria Luntungan dan Santje Pateh. Selain mereka, Sekretaris Daerah Bitung Audy Pangemanan juga ikut hadir.

Ramoy sendiri memberikan keterangan terkait perkembangan kasus tersebut. Kebetulan ia sudah pernah diperiksa Kejati Sulut perihal ini. Dan seperti yang sudah-sudah, ia sangat yakin Pemkot Bitung telah melakukan kesalahan saat membeli lahan tersebut.

“Karena memang lahan itu sudah pernah dibayar tahun 1980an lalu. Saya saksi sejarah pengadaan lahan itu jadi saya sangat tahu persis,” tandasnya.

Ramoy pun memberi saran ke Kejati Sulut dalam mengungkap kasus ini. Ia mendorong penyidik meminta keterangan anggota DPRD Bitung terkait alokasi anggaran pembelian lahan dimaksud.

“Jadi bukan cuma eksekutif, legislatif juga harus dipanggil. Tanya ke Badan Anggaran DPRD Bitung menyangkut rapat yang membahas alokasi anggaran untuk pembelian lahan. Simpel saja, tanya ke mereka tentang risalah rapat yang menyebut pembayaran termin pertama lahan stadion sebesar Rp 5,1 miliar. Cek nomenklaturnya, kalau itu tidak ada dan pembayaran sudah dilakukan, dan memang itu sudah dilakukan, maka ini sudah jelas. Ini melanggar hukum dan pihak yang terkait harus dipenjara,” tukasnya.

Sekedar mengingatkan, indikasi korupsi dalam pembelian lahan Stadion Duasudara adalah dobel pembayaran. Menurut versi pemilik awal lahan itu, masing-masing Keluarga Luntungan-Wullur dan Keluarga Rompis-Pateh, tahun 1986 silam Pemkot Bitung sudah membeli lahan itu dari mereka. Pembelian dilakukan karena di atas lahan itu akan dibangun stadion yang kini telah berdiri.

Di sisi lain, Pemkot Bitung punya versi sendiri. Pembelian dilakukan kepada almarhum SH Sarundajang karena yang bersangkutan dianggap sebagai pemilik. Pemkot Bitung punya keyakinan lahan itu dikuasai Sarundajang sewaktu menjabat Walikota di daerah ini. Keyakinan itu didasari keberadaan sertifikat atas nama yang bersangkutan

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments